Blockchain sering disebut sebagai teknologi masa depan yang bisa menghadirkan pemerintahan transparan. Catatan yang tidak bisa diubah membuatnya ideal untuk sistem pemilu, pencatatan tanah, hingga distribusi anggaran.
Beberapa negara sudah melakukan uji coba pemilu berbasis blockchain. Setiap suara pemilih langsung tercatat permanen dan bisa diverifikasi publik.
Di bidang agraria, blockchain digunakan untuk mencegah sengketa tanah. Data kepemilikan tersimpan aman tanpa bisa dipalsukan.
Namun, banyak pemerintah masih skeptis. Infrastruktur digital yang mahal dan keterbatasan SDM menjadi hambatan besar.
Selain itu, ada kekhawatiran teknologi ini malah jadi alat kontrol, bukan transparansi. Jika dikuasai penuh pemerintah tanpa pengawasan, blockchain bisa berubah fungsi.
Kesimpulannya, blockchain dalam pemerintahan bisa menjadi revolusi atau sekadar tren sementara. Semua tergantung pada implementasi dan regulasi yang mengiringinya.
