Isu Kualitas Udara Jakarta kembali menjadi sorotan tajam, dengan indeks pencemaran yang kerap masuk kategori tidak sehat. Meskipun polusi memiliki banyak sumber, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menegaskan bahwa sektor transportasi, terutama kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, menjadi kontributor terbesar, menyumbang hingga 70% emisi PM2.5 yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Kondisi ini menempatkan Kebijakan Transportasi Hijau pada tingkat urgensi yang sangat tinggi. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peremajaan angkutan umum, tetapi juga mencakup langkah-langkah drastis untuk membatasi kendaraan pribadi. Strategi kunci yang sedang dipertimbangkan meliputi perluasan Kawasan Rendah Emisi (Low Emission Zone), penguatan uji emisi berkala, serta insentif bagi pengguna kendaraan listrik.
Integrasi dan modernisasi transportasi publik, seperti penambahan jalur MRT, LRT, dan armada TransJakarta berbasis listrik, terbukti menjadi langkah efektif. Perubahan perilaku masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum adalah tujuan utama, karena setiap pergeseran akan berdampak signifikan pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan efisiensi energi di ibu kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah menetapkan target ambisius, termasuk penurunan emisi hingga 50% pada 2030 dan pencapaian nol emisi pada 2050. Untuk mencapai ini, perlu dilakukan inventarisasi emisi yang berkelanjutan, peningkatan sistem pemantauan kualitas udara, serta penyediaan bahan bakar yang ramah lingkungan secara masif.
Kesimpulannya, mengatasi krisis polusi udara di Jakarta memerlukan komitmen multi-sektor dan regulasi yang tegas. Transportasi Hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, demi menjamin Jakarta sebagai kota global yang sehat bagi generasi mendatang.
